Acara kapasitas sumber daya manusia (SDM) operator desa dan kelurahan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar selama tiga hari, yakni 24, 26 dan 27 Agustus 2026./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Ketepatan data kependudukan kini menjadi salah satu perhatian penting dalam memastikan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) memperoleh pelayanan publik dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tanpa hambatan.
Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) operator desa dan kelurahan yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kobar selama tiga hari, yakni 24, 26 dan 27 Agustus 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Prima Lantai 2 Kantor Disdukcapil Kobar itu melibatkan operator dari 94 desa dan kelurahan se-Kobar. Pelaksanaannya dibagi berdasarkan wilayah kecamatan untuk memastikan seluruh operator mendapatkan pembekalan secara optimal.
Pada 24 Agustus, kegiatan diikuti operator dari Kecamatan Arut Selatan dan Kumai. Selanjutnya pada 26 Agustus melibatkan operator Kecamatan Pangkalan Banteng dan Pangkalan Lada. Sementara pada 27 Agustus, giliran operator Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama.
Kepala Disdukcapil Kobar, Indra Wardana, mengatakan peningkatan kapasitas operator menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan administrasi kependudukan, terlebih saat pelayanan publik semakin bergeser ke sistem digital.
“Keandalan sistem harus didukung oleh SDM yang mampu mengoperasikan dan memahami sistem dengan baik. Karena operator di desa dan kelurahan berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat, maka pemahaman terhadap sistem dan prosedur pelayanan harus terus diperkuat,” ujarnya.
Menurut Indra, operator desa dan kelurahan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan administrasi kependudukan. Ketepatan memasukkan dan memperbarui data menjadi faktor penting agar masyarakat tidak mengalami kendala ketika membutuhkan berbagai layanan pemerintah.
Dalam kegiatan tersebut, para operator mendapatkan materi terkait penggunaan Aplikasi Daring Loket Desa/Kelurahan SISEGA, pelayanan penduduk hingga pelayanan pencatatan sipil.
Pembekalan juga dilengkapi diskusi mengenai berbagai persoalan yang kerap ditemukan operator saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di lapangan.
Data Valid, Klaim BPJS Lebih Mudah
Tak hanya membahas administrasi kependudukan, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan untuk memperkuat sinergi antara Disdukcapil Kobar dan BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pangkalan Bun, Nurul Indahyati, menegaskan bahwa data kependudukan yang valid merupakan bagian penting dalam memastikan pekerja mendapatkan perlindungan jaminan sosial secara optimal.
“Data merupakan fondasi dalam memberikan pelayanan kepada peserta. Data identitas yang lengkap, benar, dan sesuai dengan dokumen kependudukan akan memudahkan proses pendaftaran kepesertaan. Ketika peserta membutuhkan manfaat atau mengajukan klaim, kesesuaian data juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap sepele kesesuaian data identitas. Perbedaan antara data kepesertaan dengan dokumen kependudukan berpotensi menimbulkan kendala ketika peserta membutuhkan layanan.
“Jangan sampai ketika masyarakat sudah menjadi peserta dan kemudian membutuhkan manfaat, justru terdapat kendala karena data identitas tidak sesuai. Karena itu, kami terus mengedukasi peserta dan masyarakat agar memastikan NIK, nama, tanggal lahir, dan data identitas lainnya sesuai dengan dokumen kependudukan,” katanya.
Nurul menambahkan, pemerintah desa dan kelurahan memiliki posisi strategis dalam mendorong masyarakat agar semakin sadar pentingnya tertib administrasi serta melakukan pemutakhiran data.
Dengan data yang tertib dan akurat, menurutnya, manfaatnya tidak hanya dirasakan dalam pelayanan administrasi kependudukan, tetapi juga membuka akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Ketika data masyarakat tertib dan akurat, manfaatnya bukan hanya untuk administrasi kependudukan. Data tersebut juga mendukung akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan. Ini yang ingin kita dorong melalui sinergi lintas instansi,” tambahnya.
Kolaborasi kedua instansi tersebut diharapkan mampu membangun ekosistem pelayanan publik yang semakin terintegrasi. Operator desa dan kelurahan tidak hanya dituntut mampu menjalankan sistem administrasi secara teknis, tetapi juga memahami pentingnya menjaga kualitas data masyarakat.
Pada akhirnya, data yang valid menjadi salah satu fondasi untuk menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, tepat dan mudah diakses, sekaligus mendukung kepastian perlindungan jaminan sosial bagi para pekerja di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Comment