Berbagai catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kobar dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tahun Anggaran 2027 mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD. Namun, di balik kesepakatan tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian dan pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Mulai dari meningkatnya kasus HIV/AIDS, optimalisasi penerimaan pajak Galian C, keselamatan pelajar di jalan raya, hingga ancaman berkurangnya kemampuan fiskal daerah akibat penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Berbagai catatan tersebut disampaikan fraksi-fraksi DPRD Kobar dalam Rapat Paripurna ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda pendapat akhir fraksi, Jumat, 6 November 2026.
Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Meski demikian, persetujuan itu disertai sejumlah rekomendasi agar anggaran yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Fraksi Partai Golkar, misalnya, memberikan perhatian serius terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS di Kobar.
Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan diminta memperkuat upaya pencegahan, mulai dari sosialisasi, mitigasi, skrining dini hingga memastikan ketersediaan anggaran pengobatan bagi pasien.
Golkar juga mengingatkan kesiapan Kobar sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIII Kalimantan Tengah 2026. Kebutuhan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran harus dipersiapkan agar pelaksanaan ajang olahraga tersebut berjalan optimal.
Persoalan keselamatan pelajar turut menjadi sorotan Fraksi PAN-PKS. Mereka mendesak pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di sekitar Sekolah Muhammadiyah, Jalan Jenderal Sudirman. Usulan ini muncul setelah beberapa kali kecelakaan terjadi di kawasan tersebut, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah.
Fraksi PAN-PKS juga meminta perbaikan lampu penerangan jalan umum yang tidak berfungsi, khususnya di Jalan Padat Karya RT 03 Kelurahan Sidorejo. Perbaikan fasilitas pendidikan juga dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menyoroti kemampuan pendapatan daerah di tengah penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang disebut mencapai 24 persen.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, NasDem mengusulkan pembentukan satuan tugas khusus guna mengoptimalkan penerimaan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) atau Galian C. Pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang beroperasi di Kobar dinilai perlu diperketat agar potensi pendapatan daerah tidak terlewat.
Fraksi Demokrasi Bangsa juga mengingatkan pentingnya pengelolaan APBD secara transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Pengawasan belanja pegawai, operasional pelayanan publik, hibah, bantuan sosial, belanja modal hingga transfer ke desa harus diperkuat untuk mencegah pemborosan dan penyimpangan.
Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan dan Gerindra meminta pemerintah daerah tidak mengesampingkan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat meskipun ruang fiskal semakin terbatas.
Pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, investasi, pertanian, ketahanan pangan, perlindungan sosial hingga pelestarian lingkungan diharapkan tetap menjadi prioritas.
Seluruh catatan tersebut menjadi pengingat bahwa persetujuan APBD bukan sekadar menyelesaikan tahapan pembahasan anggaran. Pemerintah daerah kini dituntut memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan persetujuan seluruh fraksi, Ranperda APBD Kobar 2027 selanjutnya diharapkan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah dan dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan serta bertanggung jawab.


Comment