Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kobar, Senin (2/11/2026) pagi./FOTO: Ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Penyusunan anggaran pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, untuk 2027 mulai dibahas. DPRD Kobar bersama jajaran pemerintah daerah menggelar rapat gabungan komisi untuk menyelaraskan program prioritas pemerintah dengan kebutuhan masyarakat yang diserap melalui aspirasi para wakil rakyat.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, tersebut berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kobar, Senin (2/11/2026) pagi. Agenda utama pembahasan yakni penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan arah pembangunan daerah pada tahun mendatang tidak hanya berorientasi pada program pemerintah, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses anggota DPRD.
Mulyadin mengatakan, sinkronisasi antara program pemerintah daerah dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD perlu dilakukan agar aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pembahasan R-APBD 2027 harus mampu menjawab berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap program yang diusulkan perlu dikaji secara matang agar memberikan manfaat nyata dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
“Proses pembahasan harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Dia menegaskan, penyusunan anggaran tidak boleh sekadar memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk mendorong pembangunan yang merata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah sektor strategis turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Di antaranya penanganan bencana dan lingkungan, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, penguatan ketahanan pangan, hingga peningkatan pelayanan dasar.
Mulyadin juga mengingatkan bahwa pembahasan anggaran harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Sesuai ketentuan, rancangan APBD disampaikan pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama hingga mencapai kesepakatan. Proses tersebut membutuhkan koordinasi dan keterlibatan aktif kedua lembaga agar kebijakan anggaran dapat berjalan sesuai prioritas pembangunan.
Rapat gabungan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD, Ketua Komisi A, B dan C, seluruh anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kobar selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh kepala SOPD.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kobar berharap R-APBD 2027 dapat disusun secara tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, anggaran daerah tahun depan diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di Bumi Marunting Batu Aji.


Comment