Besaran APBD tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Rabu (4/11/2026)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Tahun Anggaran 2027 mengalami penyesuaian sekitar Rp38 miliar. Perubahan tersebut membuat proyeksi anggaran daerah yang semula mencapai Rp1,43 triliun kini menjadi Rp1,39 triliun.
Penyesuaian anggaran ini dilakukan menyusul perubahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Dampaknya, pemerintah daerah bersama DPRD harus kembali mencermati komposisi pendapatan dan belanja agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Besaran APBD tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kobar, Rabu (4/11/2026).
Dalam rapat itu, Ketua DPRD Kobar Mulyadin menyampaikan hasil pembahasan gabungan komisi-komisi bersama pemerintah daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Kobar 2027.
Berdasarkan hasil pembahasan, total pendapatan daerah setelah penyesuaian ditetapkan sebesar Rp1.391.962.950.000. Sebelumnya, penerimaan daerah direncanakan mencapai Rp1.430.016.235.000, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp442.947.794.000 dan pendapatan transfer Rp972.068.441.000.
Selain pendapatan, pemerintah daerah juga memperhitungkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 sebesar Rp15 miliar.
Dari sisi belanja, alokasi anggaran setelah penyesuaian juga ditetapkan sebesar Rp1.391.962.950.000. Pos belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp624.123.420.964,30 atau sekitar 43,64 persen dari total belanja daerah.
Sementara itu, belanja barang dan jasa mendapatkan alokasi Rp410.842.816.939,39 atau 28,73 persen. Adapun belanja modal yang berkaitan dengan pengadaan aset dan pembangunan sarana prasarana dialokasikan sebesar Rp190.983.875.034,56 atau 13,36 persen.
Untuk pos lainnya, belanja hibah dialokasikan Rp44,23 miliar dan bantuan sosial Rp1,41 miliar. Pemerintah daerah juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp5 miliar untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak.
Sedangkan belanja transfer mencapai Rp153.415.021.500 atau 10,73 persen. Anggaran ini mencakup alokasi dana desa, dana desa dari pemerintah pusat, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD dan pemerintah daerah turut menyoroti pemenuhan belanja wajib atau mandatory spending. Untuk fungsi pendidikan, alokasinya mencapai 23,71 persen dari total belanja daerah, melampaui ketentuan minimal sebesar 20 persen.
Namun, perhatian masih tertuju pada belanja infrastruktur layanan publik yang baru mencapai 35,55 persen. Angka tersebut masih berada di bawah ketentuan minimal alokasi sebesar 40 persen.
Hasil pembahasan gabungan komisi-komisi DPRD bersama pemerintah daerah ini menjadi salah satu tahapan penyusunan APBD Kobar 2027 sebelum dilanjutkan ke proses berikutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.


Comment