Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamandau Tahun Anggaran 2025./FOTO: ist
LAMANDAU, News – Wakil Bupati Lamandau, Abdul Hamid, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lamandau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II Tahun Sidang 2025/2026 yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Lamandau, Selasa (31/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Lamandau, Herianto, dan dihadiri anggota dewan serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
Dalam pemaparannya, Abdul Hamid menjelaskan bahwa pembangunan tahun 2025 mengusung tema pemerataan infrastruktur wilayah yang berkualitas serta penciptaan daerah yang kondusif guna mendukung akses layanan dasar dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Ia mengungkapkan, terdapat empat prioritas utama yang dijalankan pemerintah daerah, yakni peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan reformasi birokrasi.
Dari sisi keuangan, Pemkab Lamandau mencatatkan kinerja yang cukup stabil. Pendapatan daerah dari target Rp940,11 miliar berhasil direalisasikan sebesar Rp920,72 miliar atau mencapai 97,93 persen. Bahkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melampaui target hingga 108,45 persen.
Sementara itu, realisasi belanja daerah dari anggaran Rp1,07 triliun mencapai Rp1,002 triliun atau 93,13 persen. Pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan tanpa membebani masyarakat, namun tetap efektif dalam mendukung pembangunan.
Tak hanya itu, capaian pembangunan manusia dan sosial juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,46 dan masuk kategori tinggi. Angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 3,33 persen, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,07 persen, serta pertumbuhan ekonomi tercatat stabil di angka 3,14 persen.
Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan sektor wajib, dengan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan dari total belanja daerah.
Ia berharap, penyerahan LKPJ tersebut dapat segera dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
Comment