Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mengintensifkan upaya pencegahan praktik pungutan liar dengan mendorong masyarakat membayar pajak kendaraan secara mandiri melalui kanal resmi.
Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan transparansi dan menghindari potensi penyimpangan di lapangan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng, Anang Dirjo, menegaskan masyarakat sebaiknya tidak lagi menggunakan jasa perantara yang tidak resmi. Menurutnya, selain berisiko merugikan, praktik tersebut juga membuka celah terjadinya pungli.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak menggunakan jasa perantara yang tidak resmi, karena berpotensi merugikan,” ujarnya baru-baru ini.
Ia menjelaskan, saat ini berbagai kemudahan layanan pembayaran pajak telah tersedia, baik melalui sistem digital maupun layanan Samsat. Kemudahan tersebut seharusnya sudah cukup untuk meminimalisir ketergantungan pada pihak ketiga.
Anang juga mengingatkan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam menggunakan metode pembayaran nontunai seperti QRIS. Ia menekankan pentingnya memastikan transaksi dilakukan melalui kanal resmi agar tidak disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Pastikan pembayaran dilakukan melalui kanal resmi dan sesuai prosedur,” tegasnya.
Pemprov Kalteng terus berkomitmen meningkatkan transparansi dalam pelayanan publik guna menutup peluang terjadinya penyimpangan.
Dengan dukungan sistem yang semakin mudah dan aman, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kewajiban pajaknya serta terhindar dari praktik pungli.
Comment