Pemkab Kobar kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian ini menjadi yang ke-12 kalinya bagi Pemkab Kobar, sekaligus memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bupati Kobar Nurhidayah mengaku sangat bersyukur dan bangga atas keberhasilan tersebut. Menurutnya, raihan WTP merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan pemerintah.
“Keberhasilan ini semakin membuktikan bahwa kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Kobar benar-benar nyata,” ujar Nurhidayah melalui rilis yang diterima di Pangkalan Bun, Jumat.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam mempertahankan opini tertinggi dari BPK RI tersebut. Namun demikian, Nurhidayah menegaskan bahwa penghargaan WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Tujuan akhir dari seluruh pengelolaan APBD adalah sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah, dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.
Meski kembali meraih opini WTP, Pemkab Kobar tetap berkomitmen menindaklanjuti berbagai catatan, masukan, dan rekomendasi yang diberikan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
Menurut Nurhidayah, seluruh rekomendasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting guna mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, Pemkab Kobar juga akan terus meningkatkan kualitas akuntabilitas, kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal demi mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah dan diterima langsung oleh Bupati Kobar Nurhidayah di Palangka Raya.
Comment