Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk melindungi buruh sekaligus mendorong perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Kalimantan Tengah berlangsung berbeda.
Alih-alih diwarnai aksi demonstrasi, momentum ini justru menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah dan pekerja. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menegaskan komitmennya untuk melindungi buruh sekaligus mendorong perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menerima aspirasi serikat buruh dalam forum diskusi bersama jajaran Forkopimda di Istana Isen Mulang, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional ini menjadi wadah komunikasi konstruktif antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan perwakilan pekerja.
Dalam arahannya, Agustiar mengapresiasi sikap buruh yang memilih jalur dialog. Ia menilai pendekatan tersebut lebih efektif dalam membahas substansi persoalan ketenagakerjaan dibanding aksi turun ke jalan yang berpotensi merugikan daerah.
“Kami sangat bangga. Ini yang kami harapkan, berdiskusi untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dalam setiap bentuk partisipasi isu nasional. Menurutnya, kepentingan daerah harus tetap menjadi pertimbangan utama.
Lebih lanjut, ia menekankan nilai kearifan lokal Kalimantan Tengah yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan sebagai fondasi dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk di sektor ketenagakerjaan.
Di sisi lain, Agustiar mengungkapkan kondisi fiskal daerah yang tengah mengalami keterbatasan. Penurunan anggaran pembangunan menjadi tantangan tersendiri, sehingga dibutuhkan sinergi semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
Meski demikian, pemerintah provinsi tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang ditegaskan adalah kewajiban perusahaan untuk mengutamakan tenaga kerja lokal dalam setiap investasi yang masuk.
“Tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Program kuliah gratis dan berbagai bantuan sosial terus digencarkan guna membantu masyarakat kurang mampu, termasuk keluarga buruh, sebagai upaya memutus rantai kemiskinan.
Sementara itu, perwakilan serikat buruh menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari pengawasan upah minimum, perlindungan tenaga kerja outsourcing, hingga jaminan sosial melalui BPJS. Isu jam kerja berlebih dan perusahaan yang belum memenuhi standar kesejahteraan juga menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, unsur Forkopimda memastikan komitmen untuk memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Aparat kepolisian bahkan siap menindak perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan, termasuk yang tidak mendaftarkan pekerja dalam program jaminan sosial.
Dialog berlangsung interaktif dan penuh semangat kolaborasi. Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi lintas sektor demi menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta menjaga stabilitas pembangunan di Kalimantan Tengah.
Comment