Pemprov Kalteng
Home » Berita » Gubernur Kalteng Kambali Tegaskan Sekolah Tak Boleh Tahan Ijazah, Larangan Berlaku Sejak 2025

Gubernur Kalteng Kambali Tegaskan Sekolah Tak Boleh Tahan Ijazah, Larangan Berlaku Sejak 2025

Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara tegas melarang praktik penahanan ijazah sejak pertama menjabat Gubernur Kalteng pada awal tahun 2025./FOTO: ist

PALANGKA RAYA, News – Gubernur Kalimamtan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kembali menegaskan larangan bagi seluruh sekolah jenjang SMA, SMK, dan sekolah khusus (SKh) menahan ijazah siswa yang telah lulus. Kebijakan yang berlaku sejak 2025 itu ditegaskan untuk memastikan hak lulusan memperoleh dokumen pendidikan tidak terhambat persoalan administrasi maupun ekonomi.

Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan larangan tersebut seharusnya sudah dipatuhi seluruh sekolah sejak tahun ajaran 2025/2026.

“2025–2026 harusnya sudah tidak ada lagi, Bang, karena sudah dilarang oleh gubernur,” ujar Reza, Kamis (28/10/2026).

Penegasan ini menjadi pengingat bagi seluruh satuan pendidikan agar tidak lagi menjadikan persoalan administrasi sebagai alasan untuk menahan ijazah siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya.

Pemprov Kalteng Salurkan 1.500 Paket Sembako untuk Pelayan Gereja, Masker KN95 Ikut Dibagikan

“Jika masih ada sekolah yang menahan sejak larangan tersebut bisa melaporkan ke Disdik Kalteng,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara tegas melarang praktik penahanan ijazah sejak pertama menjabat Gubernur Kalteng pada awal tahun 2025.

Sebanyak 2.372 ijazah siswa lulusan periode 2018 hingga 2023 yang sebelumnya tertahan akhirnya kala itu langsung dibebaskan. Ijazah tersebut merupakan dokumen milik siswa yang belum dapat diambil karena persoalan administrasi.

Reza yang saat itu masih menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalteng menyampaikan bahwa arahan gubernur berlaku untuk seluruh SMA, SMK, dan SKh di wilayah Kalimantan Tengah tanpa terkecuali.

Kebijakan ini menjadi perhatian karena ijazah merupakan dokumen penting bagi lulusan untuk melanjutkan pendidikan, melamar pekerjaan, maupun memenuhi persyaratan administrasi lainnya.

Siswa SMAN 3 Palangka Raya Raih Emas, Ciptakan Filter Air Gambut dari Bahan Lokal

Penahanan ijazah dapat menyulitkan lulusan ketika mereka membutuhkan dokumen tersebut untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, pemerintah daerah menekankan agar hak siswa tidak terhambat oleh persoalan biaya atau administrasi.

Rangkaian kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Disdik Kalteng pun menegaskan kembali bahwa sekolah tidak boleh menahan ijazah lulusan, sehingga setiap siswa dapat memperoleh haknya tanpa terkendala persoalan ekonomi.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Advertisement
× Advertisement