Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden saat memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Ruang Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (21/10/2026)./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan satuan tugas (Satgas) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tetap siaga meski sejumlah wilayah mulai memasuki musim hujan. Evaluasi penanganan darurat terus dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan maksimal.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Linae Victoria Aden saat memimpin Rapat Evaluasi Tanggap Darurat Bencana Karhutla di Ruang Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (21/10/2026).
Linae hadir mewakili Gubernur Kalteng bersama Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala BMKG Kalteng.
Dalam rapat tersebut, Linae menegaskan bahwa turunnya hujan di sejumlah wilayah belum menjadi alasan untuk mengurangi kesiapsiagaan. Potensi kebakaran masih perlu diantisipasi, terutama dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan situasi di lapangan.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” tegas Linae.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalteng. Hal itu mengemuka dalam kunjungan kerja Kepala BNPB dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke provinsi tersebut.
Menurut Linae, Kepala BNPB menekankan perlunya komando terpadu agar seluruh unsur penanganan bergerak secara terkoordinasi. Operasi juga harus disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan, disertai keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional satuan tugas udara.
Sementara itu, KSAD menegaskan kesiapan TNI Angkatan Darat untuk membantu mempercepat penanganan karhutla melalui penguatan personel dan dukungan sarana prasarana.
Linae menambahkan, sinergi antara Pemprov Kalteng dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar kebijakan penanganan darurat dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi di setiap daerah.
Ia menjelaskan, penetapan status keadaan darurat karhutla di tingkat provinsi harus mempertimbangkan status keadaan darurat kabupaten/kota, serta didukung kajian dan rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pemerintah kabupaten/kota diminta menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif. Prakiraan BMKG, fakta di lapangan, serta ketentuan peraturan yang berlaku harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Pemprov Kalteng berharap evaluasi tersebut dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus memastikan seluruh upaya penanganan karhutla tetap berjalan optimal hingga ancaman kebakaran benar-benar terkendali.


Comment