Suasana rapat antara DPMPTSP Kobar bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna mengoptimalkan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar rapat koordinasi lintas teknis bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna mengoptimalkan layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala DPMPTSP Kobar, Amir Hadi ini turut dihadiri perwakilan dari bidang Cipta Karya PUPR, Teguh Fitriyadi dan Rony, serta bidang penataan ruang, Said Muksin dan Asry.
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan bangunan di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
Amir Hadi menegaskan bahwa percepatan dan ketepatan layanan PBG menjadi prioritas utama demi meningkatkan kepuasan masyarakat.
Sejumlah poin penting dibahas dalam rapat tersebut, di antaranya pemutakhiran retribusi PBG melalui penyelarasan regulasi dan standar operasional prosedur (SOP), penegasan persyaratan dasar, hingga penguatan proses verifikasi dan teknis lapangan.
Selain itu, pengawasan terhadap bangunan yang belum memiliki persetujuan maupun yang melanggar garis sempadan juga menjadi fokus utama. “Langkah ini dinilai penting untuk menciptakan tertib tata ruang sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat,” ujar Amir Hadi.
DPMPTSP Kobar juga berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan PUPR, khususnya dalam aspek teknis dan peningkatan intensitas pengawasan di lapangan.
Menurut Amir Hadi, optimalisasi layanan PBG memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ke depan, pemerintah daerah berharap lahir berbagai inovasi dalam layanan perizinan yang tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD.”
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari mewujudkan tata kelola perizinan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Barat.
Comment