Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menegaskan pengawasan akan dilakukan apabila kondisi distribusi BBM belum menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari ke depan./FOTO; ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Antrean panjang dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mulai mendorong DPRD Kobar mengambil langkah lebih jauh. Dewan berencana menyisir aktivitas pengecer untuk membongkar jalur pasokan sekaligus mengecek harga BBM yang dijual kepada masyarakat.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menegaskan pengawasan akan dilakukan apabila kondisi distribusi BBM belum menunjukkan perbaikan dalam beberapa hari ke depan.
Pengecer menjadi salah satu titik yang akan diperiksa karena dinilai memiliki peran dalam rantai distribusi BBM di tengah kondisi masyarakat yang kesulitan mendapatkan bahan bakar di SPBU.
“Kita akan pantau terus dalam beberapa hari ke depan. Jika diperlukan, kita akan lakukan inspeksi ke lapangan termasuk ke pengecer. Akan kita tanyakan dari mana mereka mendapatkan BBM,” kata Mulyadin, Jumat (31/7/2026).
DPRD ingin memastikan BBM yang beredar di tingkat pengecer memiliki jalur pasokan yang jelas. Selain itu, harga jual juga akan menjadi perhatian agar kelangkaan tidak dimanfaatkan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.
Mulyadin mengatakan pengecer memang dapat membantu warga ketika pasokan di SPBU terbatas. Namun, keuntungan yang diperoleh tetap harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat.
“Keuntungan tetap diperbolehkan, tetapi tidak seharusnya mengambil margin yang tidak wajar di tengah situasi sulit,” tegasnya.
DPRD Kobar selanjutnya akan mengevaluasi hasil pemantauan tersebut bersama pemerintah daerah dan pihak terkait. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai persoalan distribusi BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Sorotan terhadap persoalan tersebut sebelumnya bahkan merembet ke gedung DPRD Kobar.
Sebuah spanduk berisi kritik keras dipasang di pagar Kantor DPRD Kobar, Jalan HM Rafi’i, Pangkalan Bun, Kamis (30/7/2026). Spanduk itu menyampaikan kekecewaan terhadap wakil rakyat yang dinilai belum cukup responsif menghadapi krisis BBM dan pemadaman listrik bergilir.
Wahyu Behalap, selaku pemasang spanduk, menyebut kritik tersebut sebagai suara masyarakat yang ingin didengar secara terbuka.
Ia menilai persoalan BBM dan listrik bukan masalah baru sehingga membutuhkan langkah nyata dari para pemangku kebijakan.
“Keresahan warga mengenai distribusi BBM dan kondisi kelistrikan tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele,” ujarnya.
Kini, rencana inspeksi DPRD terhadap pengecer BBM menjadi langkah yang dinanti masyarakat. Publik berharap pengawasan tersebut tidak berhenti pada pengecekan, tetapi mampu mengurai persoalan distribusi dan mendorong tersedianya BBM dengan harga yang lebih wajar.
Comment