Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026./FOTO: ist
JAKARTA, News – Untuk menyelaraskan program pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menggelar pertemuan resmi dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Ruang Rapat Menteri Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026.
Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum penting untuk membahas sejumlah isu strategis, di antaranya pengelolaan tata ruang, kesiapsiagaan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), serta dukungan terhadap program Ketahanan Pangan Nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran memaparkan kondisi faktual tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan.
Kondisi ini, menurut Gubernur, memerlukan pendekatan khusus dalam pengelolaan anggaran serta pembangunan infrastruktur agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir risiko bencana.
“Dengan kondisi saat ini, tata ruang Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 81 persen merupakan kawasan hutan, sementara sisanya sekitar 19 persen merupakan Area Penggunaan Lain (APL) yang berfungsi sebagai zona penyangga,” ujar Gubernur.
Gubernur menekankan, keberadaan APL sebagai buffer zone memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan. Oleh karena itu, ia mengusulkan adanya fleksibilitas serta optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah penyangga tersebut.
Sebagai contoh, Gubernur menyoroti pentingnya normalisasi sungai sebagai bagian dari strategi pengelolaan tata air. Menurutnya, langkah tersebut sangat mendesak untuk menjaga kualitas dan kuantitas air, mencegah banjir pada musim hujan, serta menjaga tingkat kebasahan lahan gambut pada musim kemarau yang menjadi kunci utama pencegahan Karhutla.
Selain isu kehutanan dan lingkungan, pertemuan tersebut juga membahas komitmen Kalimantan Tengah dalam mendukung program strategis nasional. Gubernur menegaskan kesiapan Kalteng untuk menjadi salah satu pilar utama ketahanan pangan nasional, sesuai arahan dan mandat langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang didampingi Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Menhut menyatakan dukungan terhadap usulan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) untuk pembangunan infrastruktur penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
Menteri Raja Juli juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan, sekaligus mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan.
Turut mendampingi Gubernur Kalimantan Tengah dalam pertemuan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah Herson B. Aden, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Agustan Saining, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Tengah Juni Gultom, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah Safiri.
Comment