Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026)./FOTO; ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota mempercepat pelaksanaan program pembangunan menyusul realisasi keuangan dan fisik hingga Juli 2026 yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (4/8/2026).
Rakor tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang masih menghambat realisasi anggaran. Pemerintah daerah juga didorong segera menyusun langkah konkret agar pelaksanaan program pada triwulan berikutnya dapat berjalan lebih cepat.
Edy menegaskan, percepatan serapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besarnya anggaran yang terserap. Kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang diterima masyarakat harus menjadi perhatian utama.
“Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan akuntabel menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi, tetapi juga forum yang berorientasi pada solusi dan menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program,” ujar Edy.
Menurutnya, pembangunan Kalteng harus terus diarahkan agar manfaatnya dirasakan secara merata, termasuk oleh masyarakat yang berada di wilayah pedalaman.
Komitmen tersebut sejalan dengan visi pembangunan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak serta masyarakat Kalimantan Tengah dengan menjunjung kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam rakor tersebut, Edy juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah provinsi dan tiga pemerintah kabupaten yang telah mencatatkan capaian penyerapan anggaran tinggi.
Meski demikian, capaian tersebut diminta tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Kinerja harus terus ditingkatkan dengan tetap memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan output yang berkualitas.
“Efisiensi harus kita jawab dengan inovasi dan peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program yang berkualitas, tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Edy juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Di sisi lain, proses pengadaan barang dan jasa diminta dioptimalkan. Menurutnya, proses pengadaan yang lambat berpotensi menghambat pelaksanaan pembangunan sekaligus mengurangi dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah juga mendorong agar belanja daerah semakin banyak menyerap produk dalam negeri, termasuk produk yang dihasilkan Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dengan demikian, belanja pemerintah tidak hanya berfungsi membiayai program pembangunan, tetapi juga menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat.
“Rakor TEPRA ini diharapkan bukan sekadar rutinitas, melainkan menjadi sarana untuk memantapkan pelaksanaan program dan meningkatkan kualitas pembangunan. Setiap anggaran yang dikelola harus benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkas Edy.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah.
Comment