Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong seluruh perangkat daerah tidak alergi terhadap evaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Setiap temuan dan kekurangan diminta menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar program pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden saat mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Penilaian Tim Evaluasi Laporan Kinerja PSN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (15/8/2026).
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakannya, Linae menegaskan evaluasi tidak semestinya dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari. Sebaliknya, evaluasi menjadi kesempatan untuk membongkar kelemahan sekaligus memperkuat sistem yang masih belum optimal.
“Jangan hindari evaluasi, jadikan ini momentum untuk pembenahan. Perbaiki kekurangan dan perkuat sistem yang masih lemah,” tegas Linae.
Menurutnya, evaluasi PSN bukan sekadar upaya mengejar peningkatan nilai kinerja pemerintah daerah. Proses tersebut menjadi alat untuk memastikan seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan, berjalan efektif, akuntabel dan tepat sasaran.
Karena itu, setiap koreksi diminta diterima secara terbuka. Prosedur yang berpotensi menyimpang harus segera diperbaiki, sementara praktik yang tidak sesuai ketentuan harus dihentikan.
Sementara itu, Inspektur I Inspektorat Jenderal Kemendagri Harun Yuni Aprin mengungkapkan hasil evaluasi sementara terhadap pelaksanaan PSN di Kalteng, termasuk kabupaten dan kota, masih menunjukkan sejumlah hal yang perlu diperbaiki.
Namun, kondisi tersebut menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk berkecil hati.
“Jangan berkecil hati karena hasil kita belum memuaskan. Jadikan ini cambuk dan motivasi untuk bekerja lebih baik, baik secara nyata maupun administratif,” ujarnya.
Harun menekankan, keberhasilan PSN tidak boleh hanya diukur dari kelengkapan administrasi ataupun angka penilaian. Yang jauh lebih penting adalah memastikan program strategis pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Provinsi Kalteng Eko Sulistiono membeberkan sejumlah kendala yang masih dihadapi dalam pemenuhan data dukung penilaian PSN.
Beberapa di antaranya berupa keterbatasan dokumen yang menjadi bukti capaian, pemahaman terhadap indikator kinerja yang masih perlu diperkuat, serta koordinasi yang belum optimal dalam program-program yang kewenangannya saling beririsan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk mengatasinya, Pemprov Kalteng mendorong penguatan koordinasi dan konsolidasi data sekaligus pendampingan teknis. Langkah tersebut diharapkan membuat setiap indikator PSN dapat dipenuhi secara tepat dengan dukungan bukti yang memadai.
Rakor ini pun menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng membenahi tata kelola pelaksanaan PSN sekaligus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Pesan besarnya jelas: evaluasi bukan tentang mengejar angka penilaian, melainkan memastikan program strategis pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan pada akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kalteng.
Comment