Dipantau secara langsung dari Posko Pemantauan Karhutla yang berada di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperketat pengawasan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tak hanya mengandalkan pemantauan dari lapangan, kondisi kebakaran kini dipantau secara langsung dari Posko Pemantauan Karhutla yang berada di Istana Isen Mulang, Rumah Jabatan Gubernur Kalteng.
Posko tersebut menjadi pusat pemantauan perkembangan karhutla secara real-time. Dari lokasi ini, Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dapat melihat perkembangan situasi di sejumlah wilayah sekaligus berkomunikasi langsung dengan petugas yang berada di lapangan.
Kepala Dinas Kehutanan Kalteng Agustan Saining mengatakan, keberadaan posko tersebut merupakan bentuk perhatian langsung Gubernur terhadap penanganan karhutla yang saat ini masih menjadi ancaman serius.
“Pak Gubernur bisa memantau perkembangan detik demi detik, menit demi menit dari posko ini. Dengan pemantauan langsung, beliau dapat memberikan arahan dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dinamika serta tingkat keparahan di lapangan,” ujar Agustan, Rabu (11/8/2026).
Posko tersebut telah beroperasi sekitar dua pekan dan terhubung dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) serta sejumlah titik pemantauan di berbagai wilayah Kalteng.
“Sebanyak 32 titik pemantauan live ditempatkan di kawasan yang dinilai rawan karhutla maupun wilayah yang memiliki dukungan jaringan komunikasi memadai,” katanya.
Sistem tersebut memungkinkan tim pemantau melihat kondisi di lapangan sekaligus berkomunikasi dengan personel yang bertugas. Dengan demikian, keputusan mengenai penambahan personel maupun perubahan strategi pemadaman dapat dilakukan berdasarkan kondisi terkini.
“Beliau bisa melihat langsung situasi, berinteraksi dengan personel di lapangan, lalu menentukan apakah perlu ada penambahan tim atau penyesuaian strategi. Mana wilayah yang cukup ditangani tim yang ada, dan mana yang membutuhkan perkuatan,” jelas Agustan.
Salah satu wilayah yang masih menjadi perhatian utama adalah Kabupaten Pulang Pisau, khususnya kawasan Tumbang Nusa. Wilayah tersebut merupakan kawasan gambut yang memiliki potensi penyebaran api cukup tinggi ketika terjadi kebakaran.
Di tengah kondisi tersebut, Agustan menegaskan penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama. Pemprov Kalteng terus memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, Masyarakat Peduli Api (MPA), hingga Manggala Agni.
“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri, pemerintah kabupaten, hingga kelompok masyarakat seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Manggala Agni. Ini adalah tanggung jawab bersama, jangan ada yang merasa paling dominan,” tegasnya.
Selain ancaman api, keselamatan petugas juga menjadi perhatian. Sebelumnya, sejumlah personel sempat mengalami situasi berbahaya setelah terkepung kobaran api ketika melakukan pemadaman.
Agustan menyebut beberapa petugas bahkan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, setelah menjalani pemulihan selama dua hari, mereka kembali bertugas.
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Pemprov Kalteng juga menjalankan sejumlah langkah teknis. Di antaranya membuat sekat bakar dan membersihkan saluran kanal sepanjang lebih dari 6 kilometer untuk menghambat penjalaran api di kawasan gambut.
Selain itu, sebanyak enam sumur bor telah dibangun di titik-titik strategis. Seluruh sumur tersebut kini sudah dapat dioperasikan untuk mendukung kebutuhan air dalam proses pemadaman.
“Kekuatan pemadaman dari udara juga ditambah dengan pengerahan tiga helikopter water bombing serta satu helikopter patroli bantuan BNPB. Pemprov Kalteng juga menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan mempertimbangkan potensi pertumbuhan dan sebaran awan hujan di wilayah Kalteng,” ujarnya.
Dengan kombinasi pemantauan real-time, penguatan personel, pemadaman dari darat dan udara, hingga upaya mengendalikan kondisi lahan gambut, pemerintah berharap karhutla dapat ditangani lebih cepat sebelum berkembang menjadi bencana asap yang lebih luas.
“Posko di Istana Isen Mulang pun kini bukan sekadar pusat pemantauan, tetapi menjadi salah satu titik kendali strategis dalam menentukan langkah penanganan karhutla Kalteng dari waktu ke waktu,” pungkasnya.
Berdasarkan data terbaru yang dipublikasikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng hingga Selasa 11 Agustus 2026 pukul 18.00 WIB, tercatat 603 hotspot tersebar di sejumlah kabupaten dan kota.
Selain titik panas, tercatat 48 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar berdasarkan laporan dan verifikasi lapangan mencapai 65,92 hektare.
Namun, angka luas area terbakar berdasarkan estimasi citra satelit Landsat 8 jauh lebih besar, yakni mencapai 3.069,52 hektare. Estimasi tersebut diperoleh dengan menggabungkan data hotspot, hasil pengecekan lapangan atau ground check serta hasil pemadaman Manggala Agni.
Dari sebaran hotspot, Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni mencapai 233 hotspot.
Selanjutnya Kabupaten Kapuas dengan 90 hotspot, Kota Palangka Raya 77 hotspot, Pulang Pisau 56 hotspot, Seruyan 33 hotspot dan Kotawaringin Barat (Kobar) 27 hotspot.
Kemudian Katingan tercatat 25 hotspot, Sukamara 20 hotspot, Gunung Mas 19 hotspot dan Barito Selatan 19 hotspot. Sementara Barito Timur tercatat empat hotspot.
Adapun Murung Raya dan Barito Utara dalam data tersebut tidak tercatat memiliki hotspot.
Jika melihat luas lahan terbakar berdasarkan laporan lapangan, Kabupaten Kapuas menjadi wilayah dengan luasan terbesar, yakni 15,504 hektare. Disusul Kotim dengan 14,43 hektare dan Kobar 13,16 hektare.
Perbedaan angka antara luas terbakar hasil verifikasi lapangan dan estimasi citra satelit disebabkan metode penghitungan yang berbeda. Angka 65,92 hektare merupakan luasan dari kejadian yang dilaporkan dan diverifikasi di lapangan, sedangkan 3.069,52 hektare merupakan estimasi berdasarkan analisis citra satelit.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena periode kemarau masih berlangsung. Cuaca kering membuat vegetasi dan lahan lebih mudah terbakar, sementara api berpotensi cepat meluas apabila tidak segera ditangani.
Pemerintah pun terus memperkuat penanganan karhutla dengan melibatkan personel gabungan. Sekitar 10.700 personel dikerahkan dalam upaya penanganan dan pencegahan karhutla di Kalteng.
Comment