Langkah antisipasi dilakukan melalui risk assessment atau penilaian risiko di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026)./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Persiapan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se-Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun 2026 terus dikebut. Mengingat jumlah peserta yang mencapai ribuan orang serta kondisi kemarau, aspek keamanan hingga ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perhatian utama panitia.
Langkah antisipasi dilakukan melalui risk assessment atau penilaian risiko di GOR Indoor Km 5, Jalan Tjilik Riwut, Palangka Raya, Selasa (4/8/2026).
Penilaian tersebut dilakukan secara menyeluruh, mulai dari wawancara, pemeriksaan dokumen, hingga pengecekan langsung kondisi lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan. Proses ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Ditpamobvit Polda Kalteng, Polres, serta sejumlah perangkat daerah Pemprov Kalteng.
Kepala Dinas PMD Provinsi Kalteng Aryawan mengatakan, Rakor yang diinisiasi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran tersebut tidak sekadar menjadi forum koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan.
Menurutnya, kegiatan itu menjadi momentum untuk menyatukan langkah menghadapi sejumlah persoalan strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Mulai dari penanganan karhutla, pencegahan penyalahgunaan narkoba, hingga percepatan integrasi data sosial ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Rakor tersebut diperkirakan diikuti sekitar 3.000 peserta. Mereka terdiri atas bupati dan wali kota, 136 camat, 139 lurah, 1.432 kepala desa, perangkat daerah, sekitar 600 pejabat administrator dan pengawas, serta sekitar 1.000 mahasiswa.
Besarnya jumlah peserta membuat kesiapan teknis menjadi salah satu fokus utama. Panitia yang melibatkan 23 organisasi perangkat daerah (OPD) telah berkoordinasi dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik selama kegiatan berlangsung.
Tak hanya itu, genset juga disiapkan sebagai sumber listrik cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan.
Ancaman karhutla juga menjadi perhatian serius. Aryawan mengingatkan seluruh peserta agar menjaga ketertiban dan tidak membuang puntung rokok sembarangan.
Imbauan tersebut disampaikan mengingat kondisi kemarau saat ini membuat lingkungan sekitar lokasi kegiatan lebih mudah terbakar.
Di sisi lain, Kepala BKD Provinsi Kalteng Lisda Ariyana menilai peran kepala desa sangat strategis dalam keberhasilan program pemerintah. Sebab, kepala desa merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat paling bawah.
Karena itu, menurut Lisda, kepala desa perlu memiliki pemahaman yang sama terhadap berbagai kebijakan strategis pemerintah.
Ia berharap Rakor tersebut dapat memastikan program prioritas pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan secara efektif di desa dan kelurahan.
Rakor nantinya juga akan menghadirkan tujuh narasumber dari berbagai instansi. Materi yang disampaikan mencakup sejumlah isu strategis dengan melibatkan unsur kepolisian, TNI, Kejaksaan, BPS, BNN, ATR/BPN, hingga Badan Intelijen Daerah.
Dengan jumlah peserta mencapai ribuan orang dan materi yang mencakup berbagai persoalan strategis, Rakor ini diharapkan menjadi salah satu forum penting untuk memperkuat koordinasi pemerintahan desa dan kelurahan di Kalteng.
Comment