Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) terus mendorong penguatan koordinasi kebijakan industri kelapa sawit melalui wadah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) terus mendorong penguatan koordinasi kebijakan industri kelapa sawit melalui wadah Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Langkah ini dilakukan guna memastikan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha berjalan lebih efektif, terarah, dan berdampak nyata bagi pembangunan daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan yang digelar GAPKI di Hotel Mercure, Selasa (28/04/2026), yang dihadiri langsung oleh Bupati Kobar Nurhidayah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Kobar Yudhi Hudaya, serta berbagai pemangku kepentingan sektor perkebunan kelapa sawit.
Dalam sambutannya, Bupati Nurhidayah menegaskan pentingnya peran GAPKI sebagai wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku industri. Menurutnya, kolaborasi yang solid sangat dibutuhkan untuk menghadapi dinamika kebijakan di sektor perkebunan yang terus berkembang.
Tokoh agribisnis Indonesia sekaligus mantan Menteri Pertanian RI periode 2000–2004, Bungaran Saragih, turut memberikan pandangannya. Ia menilai keberadaan GAPKI mampu memperkuat posisi industri sawit melalui koordinasi yang lebih terstruktur. Dengan adanya wadah ini, perusahaan perkebunan dapat lebih mudah bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
“Melalui GAPKI, pemerintah dapat lebih fokus dan mudah mengoordinasikan kebijakan terkait industri kelapa sawit, termasuk dalam menyelesaikan persoalan teknis di lapangan,” ujarnya.
Ia juga mencontohkan keberhasilan koordinasi melalui GAPKI dalam penyelesaian persoalan pemanfaatan galian C, yang sebelumnya menjadi polemik hingga akhirnya memperoleh kejelasan melalui keputusan menteri.
Sementara itu, Kadisnakertrans Kobar Yudhi Hudaya menilai forum ini menjadi sarana efektif dalam menyampaikan regulasi ketenagakerjaan serta kebijakan sektor perkebunan secara lebih sistematis kepada perusahaan.
“Dengan sinergi melalui GAPKI, koordinasi antara pemerintah dan perusahaan diharapkan semakin tertib, transparan, dan mampu mendukung pembangunan sektor perkebunan di Kobar,” jelasnya.
Melalui penguatan koordinasi ini, Pemkab Kobar optimistis dapat menciptakan tata kelola industri sawit yang lebih terintegrasi. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Comment