Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, News – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik) terus mempercepat proses verifikasi dan validasi calon penerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) gelombang kedua.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak serta menghindari adanya penerima ganda maupun kesalahan sasaran penyaluran bantuan.
Hingga saat ini, sekitar 74 ribu data warga telah masuk melalui layanan pengaduan online. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah seiring masifnya sosialisasi program KHBS di berbagai daerah di Kalimantan Tengah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, mengatakan proses pengecekan data berjalan paralel dengan masuknya laporan masyarakat secara daring.
“Gelombang kedua sedang kami laksanakan. Verifikasi dan validasi terus berjalan seiring masuknya data dari laporan online. Saat ini sudah sekitar 74 ribu data warga yang terekam dan jumlahnya masih dinamis,” ujar Rangga, Senin (11/5/2026).
Ia menyebut jumlah pendaftar diperkirakan terus meningkat. Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Tengah, target pendaftar KHBS gelombang kedua diproyeksikan mencapai 125 ribu orang.
“Berdasarkan proyeksi kami, jumlah pendaftar fase kedua bisa mencapai sekitar 125 ribu orang,” katanya.
Menurut Rangga, tahapan verifikasi dan validasi menjadi kunci utama agar bantuan KHBS tepat sasaran.
Pemerintah ingin memastikan subsidi yang disalurkan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Keakuratan data menjadi syarat utama agar subsidi yang disalurkan tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Untuk mendukung proses tersebut, sejumlah relawan diterjunkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah guna membantu pencocokan data dan identitas warga secara langsung di lapangan.
Meski penyusunan basis data yang benar-benar sempurna membutuhkan waktu, Pemprov Kalteng optimistis pemanfaatan sistem digital dapat meminimalkan potensi kesalahan pendataan.
“Paling tidak, sistem digital bisa mengurangi risiko duplikasi data maupun salah sasaran. Prioritas kami tetap hasil akhir verifikasi dan validasi,” pungkas Rangga.
Comment