KOTAWARINGIN BARAT, iNewsKobar.id – Wakil Ketua (Waket) II DPRD Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng Sri Lestari sebelumnya menyoroti keluhan masyarakat terkait semakin banyaknya pelangsir Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah SPBU di Pangkalan Bun.
Namun sejak 2-3 hari terakhir, pihak kepolisian mulai melakukan penertiban. “Semoga hal ini bisa bertahan lama dan antrean bisa terus ditekan. Sebab ini menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Sri kepada iNews , Sabtu 18 Oktober 2025.
Menurut Sri, antrean panjang kendaraan di SPBU tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi di wilayah Kobar.
la menjelaskan bahwa pihaknya bersama anggota DPRD lainnya, telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pertamina serta pemerintah pusat, untuk mencari solusi yang tepat atas persoalan ini. “Kami akan terus mencarikan solusi yang terbaik untuk masyarakat Kobar,” ujarnya.
Sebelumnya, Poles Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan pengecekan dan penertiban antrean panjang pengguna BBM subsidi di sejumlah SPBU wilavah Kecamatan Art Selatan, khususnya di dalam Kota Pangkalan Bun, Sabtu (18/10) siang.
Dalam kegiatan ini, petugas mengimbau masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi secara bijak. Pengisian berulang atau melangsir dilarang karena dapat menimbulkan antrean panjang dan merugikan masvarakat lainnya.
Selain memberikan imbauan, personel juga melakukan pengecekan kesesuaian barcode BBM subsidi pada kendaraan roda empat.
Penertiban dilakukan terhadap kendaraan yang tidak sesuai STNK, menggunakan lebih dari satu barcode, serta terindikasi melakukan pengetapan.
Kapolres Kotawaringin Barat AKBP Theodorus Priyo Santosa menyampaikan, kegiatan ini merupakan tindak laniut dari laporan masyarakat.
“Patroli ini bertujuan untuk mencegah antrean panjang, penyelewengan distribusi BBM, dan menciptakan situasi yang kondusif,” ujarnya.
Comment