Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Seruyan, pada Rabu (11/3)./FOTO: ist
KOTAWARINGIN BARAT, News – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menerima kunjungan kerja Komisi B DPRD Kabupaten Seruyan, pada Rabu (11/3).
Hal ini dilakukan dalam rangka konsultasi terkait rancangan penganggaran aplikasi kinerja atau E-Kinerja (Ekin).
Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Diskominfo Kobar dan dihadiri oleh Kepala Diskominfo, Statistik dan Persandian Kobar, Eddy Kusnandar, beserta Kepala Bidang Aptika Zeno Hendra Kurniawan.
Kunjungan kerja ini dilakukan sebagai upaya Komisi B DPRD Seruyan untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme perencanaan anggaran, penerapan sistem E-Kinerja, serta proses pengadaan pihak ketiga yang dilakukan oleh Diskominfo Kobar.
Selain itu, rombongan juga menggali informasi mengenai pengembangan infrastruktur telekomunikasi, khususnya di wilayah blind spot atau desa yang belum memiliki jaringan sinyal.
Kepala Diskominfo Kobar, Eddy Kusnandar menyambut baik kunjungan tersebut dan menyampaikan bahwa pertukaran informasi antardaerah sangat penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.
Menurutnya, digitalisasi sistem pemerintahan melalui aplikasi kinerja menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan kinerja aparatur.
“Kami sangat terbuka untuk berbagi pengalaman terkait penerapan aplikasi E-Kinerja serta bagaimana proses penganggaran dan pengelolaannya. Harapannya, apa yang sudah kami lakukan di Kobar bisa menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kabupaten Seruyan, dalam membangun sistem pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan transparan,” ujar Eddy Kusnandar.
Dalam diskusi tersebut, Diskominfo Kobar juga memaparkan bagaimana mekanisme pengadaan aplikasi yang melibatkan pihak ketiga, mulai dari tahap perencanaan kebutuhan, penyusunan anggaran, hingga proses pengadaan yang mengikuti ketentuan regulasi pemerintah.
Hal ini penting untuk memastikan sistem yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain membahas aplikasi kinerja, rombongan Komisi B DPRD Seruyan juga menanyakan strategi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan jaringan internet di wilayah pedesaan.
Permasalahan blind spot menjadi salah satu fokus pembahasan karena masih banyak desa di berbagai daerah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi secara optimal.
Eddy menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya memperluas akses internet melalui berbagai program, termasuk koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan dukungan program pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil.
“Kami terus berupaya mendorong pemerataan akses internet, terutama di desa-desa yang masih mengalami blind spot. Infrastruktur digital sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik, pendidikan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Menurut Eddy, keberadaan jaringan internet yang memadai juga menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi berbagai aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, termasuk aplikasi kinerja aparatur. Tanpa dukungan infrastruktur yang baik, penerapan sistem digital di daerah akan sulit berjalan secara optimal.
Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi dan pertukaran pengetahuan antar pemerintah daerah, sehingga pengembangan sistem digital pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Comment