Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana./FOTO: ist
PALANGKA RAYA, iNews – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus mengakselerasi upaya pengentasan wilayah blank spot atau daerah tanpa akses internet, dengan target besar memperluas jaringan hingga ke fasilitas umum di pelosok pada tahun 2026.
Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfosantik), langkah ini menjadi kelanjutan dari keberhasilan menghubungkan seluruh kantor desa secara daring pada 2024. Kini, fokus diarahkan pada fasilitas pelayanan publik seperti puskesmas pembantu (Pustu) dan sekolah tingkat SD hingga SMP yang masih minim akses komunikasi.
Plt. Kepala Diskominfosantik Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa program ini menitikberatkan pada wilayah terpencil yang selama ini sulit dijangkau jaringan internet.
Ia menegaskan, penguatan konektivitas menjadi prioritas utama pemerintah daerah demi pemerataan layanan publik.
“Berdasarkan usulan dari seluruh kabupaten, terdapat sebanyak 2.080 titik yang diajukan untuk mendapatkan akses internet. Saat ini, Pemprov Kalteng tengah melakukan proses verifikasi dan validasi lapangan guna memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan benar-benar menyentuh daerah yang membutuhkan,” ujar Rangga, Minggu 30 Maret 2026.
Sejumlah wilayah dengan tantangan geografis tinggi menjadi perhatian khusus, seperti Kecamatan Arut Utara di Kabupaten Kotawaringin Barat, Antang Kalang dan Parenggean di Kotawaringin Timur, serta sebagian besar wilayah di Kabupaten Murung Raya.
“Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov kembali mengandalkan teknologi satelit Starlink sebagai solusi konektivitas di daerah pedalaman. Dengan kecepatan rata-rata sekitar 100 Mbps, layanan ini dinilai mampu menunjang kebutuhan internet di wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional.”
Sebelumnya, sebanyak 378 titik perangkat Starlink telah dipasang di kantor desa. Selain mempercepat akses informasi, langkah ini juga mendukung kelancaran administrasi pemerintahan desa, termasuk penggunaan Sistem Informasi Keuangan Desa tanpa harus datang ke ibu kota kecamatan.
Dengan strategi ini, Pemprov Kalteng optimistis dapat mendorong pemerataan digital sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga ke pelosok daerah.
Comment